2020, BPJS Kesehatan Targetkan Jadi Tahun Kepuasan Peserta

Memasuki usia 52 tahun, BPJS Kesehatan menargetkan tahun 2020 menjadi tahun kepuasan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Untuk mewujudkan target ini, BPJS Kesehatan telah mencanangkan 10 komitmen perbaikan layanan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, mengatakan, di tahun ketujuh penyelenggaraan program JKN-KIS, BPJS Kesehatan terus melakukan penyempurnaan di berbagai aspek. Mulai dari pelayanan administrasi, pelayanan di fasilitas kesehatan, hingga pengembangan teknologi informasi. Langkah-langkah tersebut dilakukan tak lain demi meningkatkan kepuasan peserta JKN-KIS.

Untuk itu, BPJS Kesehatan telah mencanangkan 10 komitmen perbaikan layanan, di antaranya melakukan simplifikasi prosedur layanan cuci darah, menghadirkan layanan antrean elektronik untuk memberikan kepastian waktu layanan, dan melakukan integrasi sistem informasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rumah sakit dengan sistem informasi BPJS Kesehatan melalui Mobile JKN.

“BPJS Kesehatan juga mendorong rumah sakit untuk menyediakan display antrean tindakan operatif, serta menyediakan display informasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit,” kata Fachmi di sela-sela acara syukuran 52 tahun BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

BPJS Kesehatan, lanjut Fachmi, juga berupaya meningkatkan akses pelayanan administrasi melalui mobile customer service (MCS) yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Kemudian memudahkan peserta untuk pindah kelas perawatan, menghadirkan petugas BPJS SATU! di rumah sakit untuk memberikan kemudahan informasi serta menangani keluhan peserta. Selain itu, menyederhanakan proses administrasi di loket peserta melalui pengisian formulir elektronik, serta menambah fitur mesin penjawab elektronik.

Menurut Fachmi, pada usia ke-52 tahun ini, BPJS Kesehatan berada dalam performa yang matang. Namun dalam menjalankan tugasnya, BPJS Kesehatan memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem Program JKN-KIS sehat.

“Ibarat orkestra, semua pihak harus mampu bekerja sama dan berkoordinasi untuk menghasilkan musik yang harmonis. Jika seluruh pihak mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, kami optimis penyelenggaraan JKN-KIS bisa berjalan dengan optimal,” kata Fachmi.

Fachmi pun menjelaskan, pada bulan Juli 2020 ini, BPJS Kesehatan telah membayar lunas tagihan klaim seluruh rumah sakit yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar. Hal tersebut tak lepas dari peran pemerintah yang berkomitmen memastikan pembayaran klaim rumah sakit berjalan lancar agar operasional rumah sakit tak terganggu, terlebih pada saat pandemi Covid-19 sekarang ini.

Begitu menerima iuran PBI APBN sebesar Rp4,05 triliun, BPJS Kesehatan langsung mendistribusikannya untuk melunasi tagihan klaim seluruh rumah sakit. Dengan demikian tidak ada lagi utang jatuh tempo bagi rumah sakit yang sudah mengajukan klaim dan lolos verifikasi. Untuk pembayarannya tetap menggunakan mekanisme first in first out .

Fachmi mengatakan, untuk memberikan pelayanan kepada lebih dari 221 juta penduduk Indonesia, seluruh pemangku kepentingan Program JKN-KIS harus terkoneksi dalam sebuah sistem teknologi informasi. Mulai dari kepesertaan, pelayanan, hingga pembayaran klaim, prosesnya berkaitan satu sama lain dan tanpa terputus melibatkan banyak pemangku kepentingan. Semua sistem yang dikembangkan BPJS Kesehatan terintegrasi satu sama lain hingga akhirnya menghasilkan big data.

Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan apresiasi atas kinerja BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS. Namun Muhadjir mengingatkan, terlepas dari keberhasilan dan pencapaian yang berhasil diraih oleh BPJS Kesehatan, masih banyak hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan menjadi prioritas, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Komitmen peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan harus menjadi pedoman bagi seluruh jajaran untuk melakukan perbaikan layanan kepada peserta.

“Upaya peningkatan kualitas layanan kepada peserta hendaknya juga diiringi dengan sosialisasi dan edukasi publik secara masif karena pada hakekatnya masyarakat membutuhkan informasi terkait kepastian dan kemudahan akses tentang Program JKN-KIS sehingga masyarakat tidak mengalami mis-informasi,” kata Muhadjir.

Sementara, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution memberikan apresiasi kepada Duta BPJS Kesehatan yang telah berperan penting dalam pembangunan nasional, termasuk pencapaian Nawacita yang menjadi kebijakan strategis Presiden.

Selama ini, menurut Chairul, para Duta BPJS Kesehatan telah bekerja keras membangun badan hukum publik BPJS Kesehatan sebagai lembaga nasional yang besar. Dengan semakin matangnya usia, diharapkan BPJS Kesehatan dapat secara optimal menjalankan rencana strategis dan target-target yang sudah ditentukan sesuai dengan arah kebijakan organisasi.

Berita terkait: