Published On: Kam, Des 6th, 2018

Waspada Masuknya Tenaga Kerja Asing Masuk Provinsi Maluku Utara

Share This
Tags
Muhammad Risman

Muhammad Risman

TERNATE,IJN.CO.ID – Kini semakin maraknya Warga Negara Asing (WNA) mulai banyak masuk di Indonesia merupakan tindakan untuk perlu di waspadai? “Terutama di Maluku Utara, WNA yang masuk hampir semua menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) di beberapa perusahaan pertambang, ini yang menjadi permasalahan,” ungkap Muhammad Risman, Koordinator Barisan Pemuda Pelopor (BAPPOR) Pulau Obi, melalui Whatsapp dini hari, 6 Desember 2018.

Menurutnya, sesuai dengan apa yang di katakan Kepala Kantor Keimigrasian Kelas I Ternate kepada media beberapa media waktu lalu, bahwa jumlah TKA saat ini sebanyak 1.175 orang telah masuk di Provinsi Maluku Utara. Dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Halmahera Selatan dan sampai saat ini tidak ada pengawasan, data tersebut berdasarkan jumlah TKA yang memiliki Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA), “ucap koordinator BAPOR.

Sementara, untuk masing-masing TKA di kwatirkan di miliki oleh 1 orang tetapi di pergunakan untuk beberapa orang pekerja asing. Dugaan kami demikian! Bahwa dengan menggunakan izin kerja yang ganda sehingga data para pekerja sampai saat ini terus di pertanyakan?

Kata Risman, pada hari senin, 3 Desember 2018 lalu,”Saya bersama saudara saya Brayen Lajame selaku Pembina Persekutuan Pelajar Mahasiswa Kristen Obi (PPKMO) di Manado, Sulut mendatangi Kantor Keimigrasian Kelas I Ternate,”kata dia.

Olehnya itu, memang benar banyak masalah TKA, di antaranya data pekerja asing terkadang tidak di update. Inilah pokok masal utama, sehingga apa yang di sampaikan oleh kepala kantor Keimigrasian Kelas I Ternate kami pertanyakan kembali?

Untuk itu, dengan adanya masalah ini, “Kami minta dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Maluku utara untuk menyampaikan kepada publik, jangan di biarkan. Memang selama kami mengusut kasus TKA yang bekerja di desa Kawasi kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Sementara pihak dinas Nakertrans Malut tidak perna sedikit pun menanggapi. hal ini patut di duga ada permainan?

Kami selaku masyarakat sangat harapkan untuk Nakertrans Maluku Utara untuk bekerja dengan maksimal agar peristiwa PT. Harita Group yang terbukti memanipulasi ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 23 Warga Negara Asing asal Tiongkok tahun 2017 lalu agar tidak terulang kembali.

Daerah sebenarnya dapat di untungkan dengan diterbitkannya PP Nomor 97 tahun 2012 yang mengamanatkan retribusi perpanjangan izin IMTA diserahkan pengelolaannya ke daerah, melalui pengesahan perda masing-masing.

Akan tetapi, sampai sejauh ini kami tidak mengetahui apa ada Perda di Maluku Utara tentang Izin IMTA dan berapa besaran yang di bebankan untuk mengurus izin IMTA?

karena itu, kami meminta khususnya kepada Kadis Nakertrans Maluku Utara untuk membuka jumlah berapa TKA yang masuk di pulau Obi, apakah sesuai Izin IMTA yang di keluarkan untuk bekerja pada perusahaan tambang nikel Kawasi, berdasarkan dengan kualifikasinya,”Tegasnya.

(M.Supardi)