Published On: Kam, Nov 8th, 2018

Sejumlah Bukti Pelanggaran Yang Ditemukan Akan Kami Ajukan Ke Mahkamah Konstitusi

Share This
Tags
(foto:Ist)

(foto:Ist)

DEIYAI, IJN.CO.ID – Yunus Badii menjelaskan, formulir  C6 sengaja tidak disebar ke warga. Tapi, sisi lain memang karena jumlah warga di Kapiraya tidak sebanding dengan jumlah DPT. Kepada warga yang ada sengaja tidak ada informasi. Karena, kami temukan  di TPS 1, 2, 3, 4 Kampung Komauto Distrik Kapiraya, kotak suaranya diambil oleh 9 anggota KPPS dan membawa masuk ke dalam satu ruangan tertutup.
“Kami menemukan sejumlah pelanggaran berat yang diduga dilakukan secara terstruktur, yakni PSU dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan pasangan tertentu; sistematis, yakni  PSU dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang; dan masif, yakni pelanggaran dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara, khususnya di 8 TPS di Distrik Kapiraya,” kata Badii.
Dalam ruangan itu, kata dia, mereka melakukan pencoblosan tanpa melalui kesepakatan masyarakat sebagaimana kebiasaan yang berlaku di sana.  Surat kesepakatan direkayasa.  Pada kejadian luar biasa ini tidak dihadiri oleh saksi kandidat calon lain. Bawaslu Provinsi Papua ikut menyaksikan peristiwa ini terjadi dan telah didokumentasikan.
Peristiwa ini menyusul penggantian penyelenggara tingkat KPPS, PPS, dan PPD. “Jadi,  satu minggu sebelum pelaksanaan PSU untuk Kampung Diyai dan satu hari sebelum PSU untuk  Distrik Kapiraya KPU Kabupaten Deiyai melakukan penggantian penyelenggara tingkat KPPS, PPS, dan PPD. Pergantian ini dilakukan tertutup dan rahasia.”
“Ini adalah sebuah skenario besar. Sesungguhnya, keterlibatan KPPS dalam pencoblosan 4 TPS ini adalah satu tahapan dari sebuah skenario besar, yakni mulai dari penyelenggara memanipulasi data penduduk di Kapiraya sejak awal sehinga melebihi jumlah penduduk yang sesungguhnya. Kemudian, pergantian penyelenggara serta petugas TPS mencoblos suara warga dari 4 TPS dan diberikan kepada kandidat nomor urut 1,” ucap Badii.
Pemalsuan data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara jelas bertentangan dengan UU Pilkada, Pasal 177A, Ayat 1, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Dan, Pasal 2,  “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya,” ujarnya.
Kemudian, keterlibatan KPPS bertentangan UU Pilkada,  Pasal 178A, “Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
KPPS dari 4  TPS ini selain menggunakan hak pilih orang lain, mereka juga telah melakukan pemilihan lebih dari satu kali. Hal ini bertentangan dengan Pasal 178B, “Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).”
Selain itu, “Kami juga menemukan bahwa dua orang  penyelenggara, PPD Distrik Kapiraya telah terdaftar sebagai Calon Tetap DPRD pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019,  atas  nama Yustinus Badokapa telah terdatar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Deiyai dan Yakobus Woge sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai (kabupaten tetangga),” kata Badii.
Yunus menambahkan, masalah lain adalah ditemukan ada pemalsuan tanda tangan pada berkas C1 KWK dan Berita Acara Pleno di beberapa TPS di Kapiraya. Saksi kandidat  calon nomor urut 2, 3, dan 4 tidak mengisi form keberatan yang mestinya disediakan di TPS karena tidak diperkenankan masuk di TPS  1, 2, 3, 4 Kampung Komauto Distrik Kapiraya serta sama halnya saat Pleno di tingkat Distrik Kapiraya.
“Ada bukti juga ASN melakukan intervensi di TPS kampung Diyai, Masih ada juga sejumlah pelanggaran lain sudah diajukan ke MK  melalui kuasa hukum,” kata Yunus.
“Jadi, kami harapkan MK dapat memutuskan sebuah keputusan yang adil. Penyelenggara (KPPS) mengambil hak suara rakyat dan itu dilakukan lebih dari satu kali di 4 TPS sehingga apakah suara itu mau digunakan atau tidak, silahkan  MK putuskan,” pungkasnya.
Kemudian, mengenai jumlah penduduk, sesungguhnya tidak sebanding dengan DPT yang ditetapkan KPU sehingga perlu ditinjau kembali. Karena ada unsur kesengajaan dari penyelenggara.
“Kami juga minta kepada kepada  semua pihak agar memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang lebih sehat dan bertarbat bagi masyarakat Papua, khususnya masyarakat Kabupaten Deiyai demi kemajuan dan kematangan berdemokrasi bagi masyarakat Kabupaten Deiyai,” kata Yunus Badii.(Fidel)