Published On: Rab, Nov 6th, 2019

LETRAA: “Desa Tak Berpenghuni Terima Transferan Dana Desa”

Share This
Tags
Ilustrasi -Foto:Ist

JAKARTA,IJN.CO.ID – Pengungkapan keberadaan desa-desa fiktif yang menerima dana desa oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja di DPR Senin (04/11) dinilai telah membongkar buruknya sistem pengawasan pengelolaan dana desa.

Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA), Yenny Sucipto menduga munculnya desa-desa baru tak berpenghuni yang menerima transferan dana desa disebabkan oleh tak efektifnya sistem evaluasi pengelolaan dana desa dan buruknya koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.

“Ada sesuatu yang salah, ada sistem yang tidak berjalan,” kata Yenny Sucipto, kepada BBC News Indonesia (05/11).

“Di saat evaluasi tidak berjalan, di saat perencanaan buruk, ada kongkalikong pengawasan,” imbuhnya.

Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku baru pertama kali mendengar apa yang disebut sebagai desa-desa fiktif penerima dana desa, Polda Sulawesi Tenggara sudah mulai menyelidiki keberadaannya sejak bulan Juni.

Terdapat laporan adanya lima puluh enam desa fiktif di Kabupaten Konawe. Hingga kini, mereka sudah memeriksa setidaknya 60 saksi, namun belum menetapkan tersangka.

RATUSAN TRILIUN RUPIAH

Program Dana Desa sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2015. Sejak saat itu hingga 2019, pemerintah mengklaim telah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp257 triliun.

Dari tahun ke tahun, angkanya terus meningkat.

Dimulai dari Rp20,8 triliun pada tahun 2015, Rp46,9 triliun pada 2016, meningkat menjadi Rp60 triliun pada tahun 2017 dan 2018, hingga akhirnya menjadi Rp70 triliun pada tahun ini.

“Seharusnya (pada) tahun kedua, tahun ketiga, itu sudah harus terdeteksi (keberadaan desa fiktif), sehingga tidak kemudian mengarah kepada kongkalikong itu,” kata Direktur LETRAA Yenny Sucipto.
Harry menuturkan polisi belum bisa meningkatkan kasus ke tahap penyidikan karena masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kita juga sudah menggandeng BPKP untuk melakukan audit terhadap potensi kerugian keuangan negara,” ungkap Harry,

“Sehingga hasil audit BPKP pun kita masih tunggu untuk meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan, termasuk penetapan tersangka.”

Komisioner KPK, Saut Situmorang, dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia, mengatakan bahwa pihaknya melakukan supervisi terhadap pengusutan oleh Polda Sultra.

Saut menjelaskan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 16 September 2019 bertempat di Kampus UAJ Yogyakarta bersama penyidik dan ahli hukum pidana.

Sumber: BBC Indonesia/jef