Published On: Rab, Sep 12th, 2018

Presidium Rakyat Menggugat Mempertanyakan Keadilan Untuk Meliana

Share This
Tags
(foto:Ist)

(foto:Ist)

JAKARTA, IJN.CO.ID – Presidium Rakyat Menggugat melalui Sisca Rumondor sebagai Ketua Aksi menggelar aksi demo yang diikuti lebih kurang 100 pendemo mempertayakan keadilan bagi Meliana di depan kantor Mahkamah Agung Jakarta Pusat, Rabu, (12/9).
Aksi demo ini bertujuan mempertayakan keadilan atas aksi bakar, pengrusakan rumah ibadah yang telah terbukti dilakukan oknum massa setempat dan hanya di hukum 1 bulan 15 hari, katanya kepada awak media yang meliput aksi demo ini.
Sisca menambahkan, pengrusakan balai pengobatan juga hanya di hukum 1 bulan 18 hari, dan Pencurian yang terjadi di lokasi kejadian hanya di hukum 1 bulan 17 hari, sedangkan Meliana yang hanya beerbicara (tanpa ada bukti rekaman) di hukum 1 tahun 8 bulan.
Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara, dinilai sangat tidak adil terhadap keputusan hukum yang dijatuhkan kepada Meliana yang jelas tidak ada bukti dengan keputusan hukum yang dijatuhkan kepada pelaku aksi bakar dan pengrusakan atas sejumlah rumah ibadah dan fasilitas umum seperti balai pengobatan yang jelas terbukti dan hanya mendapat hukuman yang sangat ringan. Separah itukah peradilan di indonesia?, ujar Sisca.
Presidium Rakyat Menggugat juga dalam aksinya kali ini mengumpulkan tanda tangan dan KTP untuk menjamin tahanan rumah bagi Meliana. Kasus yang terjadi terhadap Meliana adalah preseden yang sangat buruk untuk peradilan yang begitu lemah di Indonesia. Terlepas dari masalah minoritas dan mayoritas, kasus ini juga mengandung unsur intoleransi yang sangat kental. Oleh karena itu, Presidium Rakyat Menggugat merasa perlu untuk turun ke jalan menuntut keadilan yang sangat dipertontonkan di tengah alam demokrasi ini, jelasnya lebih lanjut.
Atas nama rakyat yang peduli pada Bangsa dan Negara Indonesia yang tercinta dan menjunjung tinggi pancasila, khususnya di sila kelima yaitu ”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, PRM menyatakan mosi tidak percaya kepada aparat penegak hukum baik yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung dalam pemeriksaan perkara yang menimpa Melliana.
Mosi tidak percaya diajukan kepada:
1.Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan.
2.Mahkamah Agung,
3.Kementerian Hukum dan HAM
4.Kementerian Agama.
“Kami selaku perwakilan Rakyat Indonesia berharap kepada penegak hukum untuk berhati-hati mengetokkan palu, hakim yang mengantarkan orang yang tidak bersalah ke penjara adalah pengingkaran terhadap keadilan dan salah satu pembunuhan paling kejam yaitu membunuh kemerdekaan orang”, tambah Sisca lagi.
(foto:Ist)

(foto:Ist)

Apalagi korbannya, adalah seorang ibu dengan 4 orang anak yang masih kecil -kecil dan perlu asuhan seorang ibu di rumah. Seharusnya Meliana bisa dijatuhi hukuman percobaan atau tahanan rumah saja dan bukan masuk bui. Ungkapan yang layak di renungkan, dalam kasus ini adalah ”lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Sebelum kepercayaan publik terhadap Institusi Pengadilan semakin jatuh ke titik nadir, kami berharap Badan Peradilan segera melakukan pembenahan, jika tidak maka hukum hanya akan mengabdi kepada dirinya sendiri dan bukan mengabdi pada manuaia dan keadilan, pungkasnya.(fidel)