Published On: Jum, Nov 9th, 2018

Kapitra Ampera,SH,MH: Oposisi Diperlukan Dalam Sebuah Negara Demokrasi

Share This
Tags

6B56BDB0-09E1-4E24-9CB4-4D60DAF84A61

IJN.CO.ID- Jakarta,Diskusi publik menyoal. Empat Tahun kabinet kerja Jookowi- Jl mendapat apresiasi dari mahasiswa yang hadir di Kampung Kite Resto, Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).

Acara yang diprakarsai Kesatuan Pemuda Muslim Indonesia (KPMI) menampilkan semula, empat pembicara namun karena berhalangan hadir tinggal dua pembicara yaitu Kapita Ampera SH.MH dan Dra Marnala Manurung selaku Ketua Umum Forum Wartawan Online Indonesia.

Kapitra Amera dalam pemaparannya mengatakan, kinerja pemerintahan Jokowi-Ahok Jl terbilang berhasil membangun peta Indonesia meski diakui juga ada sedikit kekurangan.

Kapitra memberi contoh keberhasilan pembangunan infrastruktur, misalnya. Pembangunan. Ini sudah dinikmati oleh masyarakat. Begitu juga dengan penggelaman kapal yang menyalahi aturan juga dipandang keberhasilan.

Tak hanya di bidang ekonomi saja, di bidang hukum,politik juga ada keberhasilan yang nyata dalam pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.

C774F527-6E03-48E9-A555-B7107985430E

Menurut Kapitra, dalam iklim demokrasi , oposisi sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
” Tanpa oposisi maka kinerja pemerintahan akan cepat puas diri sehingga tidak ada feed back untuk memperbaiki hasil kinerja, ” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum Forum Wartawan Online Indonesia ( FWO Indonesia) mengatakan sejak Jokowi menjadi Presiden pada 20 Oktober 2014 lalu, figur Jokowi mendapat porsi besar dalam liputan baik media lokal maupun luar dengan kereta kencananya.

” Style atau gaya presiden kita memang unik, energik, dan mau membaur dengan masyarakat merupakan hal yang berbeda dari presiden sebelumnya,” ungkap Marnala Manurung.

Menyikapi tentang kinerja pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla, jelas Ketum FWO Indonesia, terbilang berhasil.Ini perlu di apresiasi Sedang konsep kerja Nawacita-nya harus diakui memang belum semuanya terangkum .

Dibalik keberhasilan atas apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi – JK, pimpinan beberapa media ini juga menilai bahwa tugas wartawan di lapangan acakali mendapat perlakuan sewenang-wenang di lapangan, khususnya wartawan online.

” Tugas wartawan itu di lindungi UU No 40 Tahun 1999. Tetapi karena menggunakan sarana berbasis internet maka si wartawan sering dikenakan pasal pidana meski sudah sesuai dengan KEJ . Seharusnya, jika bertolak belakang dengan apa yang ditulis oleh wartawan tersebut seharusnya terlebih dahulu gunakan hak jawab bukan langsung dipolisikan,” katanya.

Marnala berharap, regulasi perlu dilakukan untuk pemakaian sarana internet khusus, produk jurnalistik tidak dikenakan UU ITE.. ( Izul )